HUMANIORA – (17/4/2025) Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun budaya birokrasi yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Entry Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk satuan kerja binaan Inspektorat Jenderal II Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2025, secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Baca juga:
- Rektor UIN Malang: Sikapi Keberagaman dengan Kedewasaan dan Semangat Kemanusiaan
- Rawat Keberagaman, Bangun Peradaban Lewat Dialog Lintas Iman
Kegiatan evaluatif ini merupakan bagian dari upaya sistematis Kementerian Agama dalam membina dan mengawasi kinerja instansi di bawahnya, khususnya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem integral yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh dan berkesinambungan. Melalui evaluasi ini, setiap satuan kerja diuji sejauh mana efektivitas kinerjanya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Partisipasi Fakultas Humaniora dalam agenda ini memiliki urgensi tersendiri. Hal ini tak lepas dari prestasi membanggakan yang diraih fakultas ini pada tahun 2024, yakni lolos ke tahap akhir dalam penilaian Pilot Project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Keberhasilan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data survei yang dilakukan terhadap 76 satuan kerja, di mana 72 di antaranya, atau sebesar 94,73%, dinyatakan memenuhi syarat nilai minimal dalam dua instrumen utama evaluasi, yakni Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk periode Triwulan III dan IV tahun 2024.
Berdasarkan hasil capaian itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI secara resmi mengusulkan Fakultas Humaniora UIN Malang sebagai satuan kerja dalam Pilot Project WBK tahun 2025, untuk selanjutnya dinilai lebih mendalam oleh Tim Penilai Internal (TPI). Usulan ini tertuang dalam Surat Nomor B-0950/B.IV/OT.00.3/3/2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan capaian kinerja yang telah ditunjukkan Fakultas Humaniora.
Entry Meeting ini menjadi momentum penting dalam menegaskan posisi Fakultas Humaniora sebagai salah satu pelopor birokrasi bersih di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di samping itu, keterlibatan fakultas ini juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga telah menjadi culture di lingkungan akademik yang modern dan berintegritas.
Dengan partisipasi aktif dalam proses evaluasi AKIP ini, Fakultas Humaniora berharap dapat terus memperkuat tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan prima. Lebih dari sekadar evaluasi teknis, agenda ini juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan zona integritas yang sesungguhnya. (al)
